MK: Usia Anak Dapat Dipidana Minimal 12Tahun

Mahkamah Konstitusi (MK)
memutuskan bahwa batas
bawah usia anak yang bisa
dimintai
pertanggungjawaban
hukum adalah 12 tahun.

Sebelum putusan ini, anak
yang berusia 8 tahun
hingga 18 tahun diberikan
tanggungjawab pidana
sesuai dengan UU No
3/1997 Tentang Pengadilan
Anak.

“Menyatakan frase 8 tahun
dalam pasal 1 angka 1,
pasal 4 ayat 1 dan pasal 5
ayat 1 UU No 37/1997
tentang Pengadilan Anak
bertentangan dengan UUD
1945,” kata ketua majelis
hakim konstitusi Mahfud MD.

Hal ini diumumkan Mahfud
ketika dalam sidang uji
materi di Gedung MK, Jalan
Medan Merdeka Barat,
Jakarta, Kamis,
(24/2/2011).

Dalam amar
pertimbanganya, mahkamah
menilai perlu menetapkan
batas umur bagi anak
untuk melindungi hak
konstitusional anak
terutama hak terhadap
perlindungan dan hak
untuk tumbuh dan
berkembang. Bahwa
penetapan usia maksimal
12 tahun sebagai ambang
batas usia
pertanggungjawaban
hukum bagi anak telah
diterima dalam praktik
sebagiannegara-negara.

Pertimbangan lainnya yaitu
umur 12 tahun secara
relatif sudah memiliki
kecerdasan
mempertimbangkan bahwa
anak secara relatif sudah
memiliki kecerdasan
emosional, mental dan
intelektual yang stabil.
“Serta sesuai dengan
psikologi anak dan budaya
bangsa Indonesia. Sehingga
dapat bertanggungjawab
secara hukum karena telah
mengetahui hak dan
kewajibannya,” tandas
Mahfud.

“Berdasarkan pandangan
hukum diatas, MK
berpendapat batas umur 12
tahun lebih menjamin hak
anak untuk tumbuh
berkembang dan
mendapatkan perlindungan
sebagaimana dijamin pasal
28B ayat 2 UUD 1945,”
terang Mahfud.

MK sebagai the interpreter
of constitution maka
penghapusan usia 8 tahun
dapat dilaksanakan jika
batas minimum yang
ditentukan oleh makhkamah
yakni 12 tahun.
“Menyatakan permohonan
aquo tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat
kecuali dimaknai 12 tahun,”
tegas Mahfud.

Seperti diketahui, judicial
review ini di mohonkan oleh
Komisi Perlindungan Anak
Indonesia (KPAI) dan
Yayasan Pusat Kajian dan
Perlindungan Anak Medan
(YPKPAM). Mereka memohon
MK untuk menghapuskan
frase kata dalam UU No
3/1997 Tentang Pengadilan
Anak.

Pemohon minta
penghapusan sepanjang
frase Pasal 1 butir 2
“maupun menurut
peraturan hukum lain yang
hidup dan berlaku dalam
masyarakat yang
bersangkutan”. Pasal 4
ayat 1, sepanjang frase”
sekurang-kurangnya 8
tahun”. Pasal 5 ayait 1
sepanjang frase, “belum
mencapai umur 8 tahun.
Pasal 23 ayat 2 huruf a
sepanjang frase, ” pidana
penjara,” dan pasal 31
ayat 1 sepanjang frase “di
lembaga pemasyarakatan
anak”.

Courtesy: detik.com

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s